Harian Haluan: Larang Wartawan Meliput, Legislator Kecam Pihak Rekanan Proyek Monas PDRI

LIMAPULUH KOTA, HARIANHALUAN — Adanya tindakan melarang wartawan meliput pekerjaan proyek lanjutan Monumen Nasional (Monas) PDRI di Kototinggi, Kecamatan Suliki Gunung Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota, yang dilakukan pihak kontraktor pelaksana PT. Karya Shinta Manarito, mendapat tanggapan serius dari anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat, Safaruddin Dt. Bandaro Rajo.

Menurut anggota Komisi 2 DPRD Sumbar yang notabene juga putra daerah Kabupaten Limapuluh Kota, yang di hubungi di Payakumbuh, Senin sore mengecam dengan keras sikap rekanan pelaksana proyek PT. Karya Shinta Manarito yang melarang wartawan untuk meliput kegiatan proyek Monas PDRI tersebut.

“Meliput dan mempublikasikan secara luas atas sebuah informasi, termasuk proyek pembangunan Monas PDRI adalah tugas pokok wartawan. Lalu, kalau ada pihak rekanan melarang wartawan meliput proyek Monas PDRI, sepertinya tindakan rekanan pelaksana proyek pantas dipertanyakan,” ujar mantan Ketua DPRD Limapuluh Kota itu berkomentar.

Meliput dan mempublikasikan secara luas atas sebuah informasi, termasuk proyek pembangunan Monas PDRI adalah tugas pokok wartawan

Safaruddin Dt. Bandaro Rajo

Menurut pengetahuan dirinya, ulas Safaruddin Dt. Badaro Rajo, jika ada suatu pekerjaan proyek menggunakan dana pemerintah pusat dikerjakan di daerah, rasanya belum ada larangan dari pihak kementerian manapun terhadap wartawan untuk meliput.

“Kok berani pihak rekanan pelaksana proyek PT. Karya Shinta Manarito menyatakan kepada wartawan yang hendak meliput pekerjaan proyek Monas PDRI harus izin dari Menteri. Pertanyaannya, Menteri mana yang akan memberikan izin? Saya rasa rekanan PT. Karya Shinta Manarito  terlalu mengada-ada,” sindir Safaruddin Dt. Bandaro Rajo.

Ditekan Safaruddin Dt. Bandaro Rajo, karena kebutuhan terhadap sebuah informasi adalah hak masyarakat dan wartawan sebagai profesi dijamin Undang-undang sebagai pelaku sosial kontrol, rasanya agak naif jika rekanan PT. Karya Shinta Manarito melarang wartawan meliput proyek Monas PDRI tersebut.

“Saya akan sampaikan persoalan ini kepada pihak berkopeten di Propinsi Sumatera Barat, terkait adanya tindakan pelarangan bagi wartawan untuk meliput proyek Monas PDRI ini,” pungkas Safaruddin Dt. Bandaro Rajo.

Sebelummya diberitakan, enam wartawan yakni reporter TVRI, wartawan Harian Haluan, Harian Pos Metro, Harian Khasanah, LKBN Antara dan Harian KORAN PADANG yang hendak meliput perkembangan pembangunan proyek lanjutan Monumen Nasional PDRI di Koto Tinggi, Kecamatan Suliki Gunung Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota, Sabtu (7/3/2020) gagal mendapatkan informasi dari pihak kontraktor pelaksana PT. Karya Shinta Manarito dan Konsultan Pengawas PT. Delta Arsitektur yang terlibat dalam pekerjaan proyek tersebut.

Padahal, untuk mendapatkan informasi terkait perkembangan pembangunan monumen Nasional PDRI yang didanai Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Direktorat Pelestarian Budaya dan Permuseuman menelan dana Rp32 Milliar itu, para awak media tersebut sudah datang ke lokasi proyek dan menemui 3 orang kariawan perusahaan yang ada di kantor perusahaan yang berada di lokasi proyek untuk konfirmasi.

Herannya, meskipun sudah menjelaskan bahwa kedatangan  wartawan hanya untuk mendapatkan informasi terhadap progres pekerjaan, karena sesuai dengan kontrak proyek tersebut sudah habis masa kontrak sejak 31 Desember 2019 lalu, kenyataannya di lokasi masih terlihat aktifitas pekerjaan, namun usaha untuk mendapatkan informasi tersebut tidak diberikan pihak perusahaan kontraktor pelaksana PT. Karya Shinta Manarito dan Konsultan Pengawas PT. Delta Arsitektur.

“Maaf, kami tidak boleh memberikan keterangan dan mengizinkan wartawan untuk meliput dan mengambil foto, kecuali ada izin dari Menteri,” ujar petugas perusahaan tersebut menghalangi.

Meskipun sudah diberikan pemahaman bahwa, kedatangan awak media hanya untuk mendapatkan informasi terkait perkembangan pelaksanaan proyek tersebut, namun pihak rekanan yang tak mau menjebutkan siapa namanya itu, tetap tidak memperbolehkan.

Sumber: https://www.harianhaluan.com/news/detail/88911/larang-wartawan-meliput-legislator-kecam-pihak-rekanan-proyek-monas-pdri

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s